SAROLANGUN – Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri membuka konsultasi publik II dalam rangka pembahasan skenario pembangunan berkelanjutan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sarolangun. Pj Bupati Bachril Bakri mengatakan bahwa kegiatan itu tentu sangat penting dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana kebijakan, program, visi dan misi pembangunan daerah dengan substansi memperhatikan aspek lingkungan.
“Pembangunan jalan, lingkungan jalan dan ekonomis sosial semua berjalan dengan baik. Kalau hanya kita memperhatikan lingkungan saja, kita tidak bisa melakukan pembangunan,” katanya.
Dijelaskan, dalam program pembangunan daerah berdampak terhadap lingkungan, maka perlu di susun langkah mitigasi atau penindaka sehubgga lingkungan bisa terjaga, pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan bisa juga dirasakan masyarakat.
“Lingkungan memang terjadi perubahan, misalnya pemanfaatan perkebunan sawit terjadi kerusakan lingkungan, jadi bagaimana mencari langkah-langkah agar tidak melakukan kerusakan lingkungan, jadi antisipasi terhada kerusakan lingkungan dari pada pembangunan tersebut,” ujarnya.
Bachril Bakri berharap, melalui kegiatan ini bisa menyusun RPJPD dan RPJMD dengan memperhatikan kawasan lingkungan, Diaman keseimbangan itu harus tetap dijaga untuk keberlanjutan. Disebutkannya, bahwa dokumen perencanaan yang berwawasan lingkungan, adalah mengintegrasikan prinsip prinsip yang berwawasan pembangunan berkelanjutan.
Prinsip-prinsup tersebut, lanjut Bachril Bakri berupa (1) Menjamin pemerataan dan keadilan, (2) Pendekatan integratif pembangunan dengan mengutamakan pendekatan manusia dengan alam atau lingkungan, pbangunan yang berhadapan terhadap masyarakat tapi lingkungan bisa terjaga, (3) Persepktif jangka panjang, akan lebih berkelanjutan secara panjang, (4) pemenuhan yang sama antara kebutuhan pembangunan dan lingkungan.
“Jadi pembangunan itu merata di semua kecamatan dan berkeadilan, dan saya minta timnya nanti melaksanakan prinsip-pronsip tersebut. Permasalahan kita merupakan bagian yang harus masuk dalam dokumen perencanaan dan penyusunan,” pungkasnya.
